PURWOKERTO – Terjadinya
tumpang tindih program bantuan bagi siswa miskin yang berujung pada dobelnya
nama siswa calon penerima bantuan, semestinya disikapi secara bijak.
Salah satunya
dengan mengalihkan program tersebut untuk kegiatan lain yang berfungsi untuk memajukan
pendidikan di sekolah. Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Banyumas Sakuri Dahlan mengatakan, bila program Kartu Banyumas Pintar (KBP)
yang digagas pemerintah daerah, adalah untuk siswa miskin yang belum terlayani
bantuan, maka program tersebut cukup tepat.
Namun, lanjut
dia, jika program yang digulirkan itu justru berdampak terjadinya tumpang
tindih bantuan, maka sebaiknya program ini dikemas dalam bentuk lain yang lebih
mengena. “Dana dari program itu dapat dialokasikan untuk kegiatan lain di
sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Jadi jangan
seluruh perhatian dicurahkan untuk siswa miskin,” terangnya.
Dia menilai,
saat ini masyarakat miskin sudah banyak dibiayai pemerintah, mulai dari program
sekolah gratis hingga bantuan siswa miskin. Dengan banyaknya bantuan yang
dialokasikan bagi masyarakat miskin tersebut, lanjut dia, dapat menjadikan
mereka menjadi pemalas. “Mereka menjadi orang yang hanya menengadahkan tangan
untuk mendapatkan bantuan. Ini tidak boleh terjadi, dan harus dikendalikan agar
mereka tidak menjadi ketergantungan,” ungkap dia.
Kegiatan Penunjang
Menurutnya,
justru program bantuan yang digulirkan pemerintah itu dialokasikan untuk
menciptakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah.
“Misalnya kegiatan keterampilan robotika atau kegiatan keterampilan lain yang
dapat menjadikan anak memiliki kepintaran dan keterampilan di bidang lain,”
jelas Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) tersebut. Dia
menambahkan, pada dasarnya pengalokasian dana bantuan bagi siswa miskin
merupakan kebijakan yang baik. Namun demikian, langkah itu hendaknya tidak
terlalu.
Sebelumnya Pudji
Raharjo, Kasi Pengendalian Mutu Dikdas Dinas Pendidikan Banyumas mengatakan,
untuk program Kartu Banyumas Pintar, Pemkab menargetkan sebanyak 1.166 siswa SD
dan 763 siswa SMP yang bakal menerima. “Namun demikian jumlah siswa yang
terdaftar dobel sekitar 50 persen, padahal saat ini data sudah masuk KUAPPAS,”
jelasnya.
Menurut dia,
dobelnya nama siswa penerima KBP terjadi karena banyak program bantuan yang
tumpang tindih. Awalnya pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Siswa Miskin
(BSM) yang bersumber dari APBN. Pendataan dan penyaluran program ini belum selesai,
pemerintah kembali menyalurkan BSM yang sumber pendanaannya dari APBN-P.
Kemudian, pemerintah memberikan program baru berupa BSM yang datanya dari
TNP2K. Selanjutnya pemerintah daerah berencana meluncurkan program KBP. (H48-40)
(Sumber : Suara Banyumas | Selasa, 18 Maret 2014 )
